Kamis, 26 Oktober 2015 - 19:17:26 WIB
Pemda Belum Optimal Tarik PBB-KB Di Wilayahnya
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Berita 2015 - Dibaca: 1253 kali

JAKARTA (beritatrans.com) -Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai pihak yang diberi hak mendapatkan dan kewenangan memungut pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBB-KB masih belum maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap pungutan PBB-KB pada BU-PIUNU.

“Semestinya Pemda meminta bukti setoran pajak dari masing-masing BU-PIUNU dan melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) lalu dibandingkan dengan data-data dari BPH Migas dan Kementrian ESDM (Dirjen Migas dan Dirjen EBTKE),” ujar Direktur Executive Energy Watch Indonesia, Mamit Setiawan di Jakarta, Selasa (9/6/2015).

Dia mengatakan, dibukanya pasar BBM non subsidi kepada Badan Usaha Pemegang Izin Niaga Umum (BU-PIUNU) selain Pertamina, mengakibatkan terjadinya persaingan yang cukup ketat diantara mereka dalam menentukan harga jual.

“Mestinya dengan banyaknya BU-PIUNU selain Pertamina, maka pembayaran PBB-KB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-red) bisa lebih signifikan, tetapi yang terjadi justru tidak demikian. Dan bisa dibilang hal ini akibat kurangnya pengawasan terhadap kewajiban BU-PIUNU,” tandas Mamit.

Ia mengungkapkan, saat ini Pertamina menguasai pasar BBM Non PSO (termasuk BBM Industri) sekitar 70% untuk wilayah DKI Jakarta. Dengan demikian, masih ada 30% pungutan PBB-KB dari BU-PIUNU yang harus dikejar oleh Pemda DKI Jakarta.

Apakah di wilayah lain pengawasan terhadap Badan Usaha Pemengan Izin Niaga Umum sudah cukup ketat? PBB-KB merupakan hak daerah yang merupakan pemasukan dan bisa dijadikan APBD dari masing-masing daerah,” tukasnya.

Di sisi lain, kata dia, Pertamina sebagai BUMN milik Negara dengan patuh melakukan pembayaran terhadap pungutan PBB-KB tersebut secara rutin tiap bulan.

“Mestinya Pemda bisa melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha Pemengang Izin Niaga Umum selain Pertamina karena pasti jumlahnya cukup signifikan,” papar Mamit.

Menurut dia, jangan sampai pihak swasta bisa lepas dari kewajiban pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sehingga harga mereka bisa lebih murah dari Pertamina.

“Jika pengawasan terhadap BU-PIUNU selain Pertamina tidak ketat bahkan cendrung diabaikan, maka sah-sah saja jika Pertamina tidak melakukan pembayaran terhadap pungutan PBB-KB tersebut,” tegas Mamit.(helmi)




0 Komentar :