Deklarasi Energy Watch
Diposting tanggal: 16 Desember 2016

Ketahanan energi menjadi agenda yang semakin mendesak bagi bangsa ini. Sebagai salah satu penggerak roda perekonomian, energi memainkan peranan penting dalam ketahanan nasional. Terutama mencermati kompetisi antar Negara dalam memperebutkan sumber energi semakin ketat.

Ekspansi industri Cina danIndiadiperkirakan akan terus memacu laju permintaan energi dunia yang berdampak pada kenaikan harga komoditas energi. Hal ini sudah tampak dari kenaikan harga minyak dunia yang telah mencapai tiga kali lipat selama empat tahun terakhir. Bahkan, awal tahun ini harga minyak dunia sempat menembus 100 dolar AS per barel yang merupakan rekor tertinggi setelah krisis minyak dunia pada awal 1980-an.

Krisis ekonomi karena kenaikan harga minyak dunia masih direspons secara hit and run oleh pemerintah dengan sebatas mengutak-atik APBN tanpa melakukan perubahan fundamental pada kebijakan energi di Indonesia. Jika ini yang terjadi, sebenarnya kita sedang menyalakan bom waktu bagi negeri ini.

Disektor hulu, Produksi minyak dan gas bumi diIndonesia dilakukan oleh para kontraktor yang melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi berdasarkan suatu kontrak bagi hasil yang disebut production sharing contract (PSC).

Dimana sebelum disahkannya Undang-Undang (UU) No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi istilah PSC ini adalah Kontrak Bagi Hasil (KBH) yang substantifnya menguntungkan asing kemudian istilah tersebut diubah menjadi kontrak kerja sama (KKS). Perubahan tersebut tidak merubah posisi peran pemerintah, ini tercermin dari tidak efisiennya dan makin tingginya biaya cost recovery minyak yang harus dibayarkan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sendiri mencatat, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 13 kontraktor minyak, ditemukan senilai Rp39,9 triliun yang seharusnya tidak dibayarkan sebagai cost recovery untuk produksi minyak. Begitu juga dalam penerapan pola “bagi hasil” yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dampaknya realisasi penerimaan negara mengalami defisit dan tidak sesuai harapan.

Hal ini diperparah dengan lemahnya pengawasan dan manajemen kegiatan hulu migasIndonesia. BP Migas yang ditunjuk sebagai badan pelaksana kegiatan hulu belum menjalankan fungsi dan kewenangannya dengan optimal. Penyajian laporan keuangannya tidak sesuai standar dan kaidah keuangan negara.

Dari hasil temuan BPK terhadap penerimaan migas tahun 2005-2007 yang tidak dicatat dan dibelanjakan tanpa atau di luar mekanisme APBN senilai Rp120,329 triliun. Laporan realisasi penerimaan negara dari sektor migas selama 2000-2007 tercatat senilai Rp977,199 triliun dan Rp642,825 triliun (65,7 persen) di antaranya berasal dari minyak.

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan Indonesian Corruption Watch (ICW) dengan menggunakan metode perhitungan dan data resmi pemerintah, selama 2000-2007 ditemukan selisih kurang penerimaan dari minyak sebesar Rp194 triliun lebih. Hal ini terjadi karena beberapa hal.

Di antaranya, pertama, angka produksi minyakIndonesia yang dicatat dalam realisasi penerimaan negara jauh lebih rendah dari realisasi sebenarnya. Rata-rata tiap tahun dicatat lebih rendah 16,102 juta barel (total 128,820 juta barel). Jumlah ini setara dengan Rp42,098 triliun.

Kedua, pola bagi hasil akhir minyak yang seharusnya diterimaIndonesia adalah 85 persen dan untuk kontraktor 15 persen. Namun pada praktiknya hasil akhir yang diterimaIndonesia jauh lebih kecil dari seharusnya.

Ketiga, adanya indikasi praktik tidak jujur dalam pengelolaan pajak penerimaan minyak dan gas. Seperti yang diungkapkan dalam hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, “Pencatatan Penerimaan PPh Migas dan PBB Migas tidak terintegrasi dalam aplikasi Modul Penerimaan Negara dan tidak dapat diyakini kewajarannya.”Lemahnya kontrol publik memiliki dampak yang sangat luas terutama pada usaha mengawasi kebijakan energi nasional.

Disektor Hilir, carut marutnya kondisi energy nasional sangat terlihat. Hal ini dapat dibuktikan dimana Pemerintahan SBY-JK melakukan konversi minyak tanah menjadi LPG tidak di dukung oleh instansi terkait dalam hal ini PT.Pertamina secara maksimal.Kelangkaan tabung LPG setelah dilakukan konversi sangat merugikan masyarakat. Hal ini diperparah dengan kenaikan harga LPG sebesar Rp 500/kg sampai mencapai harga ekonomis adalah hal sangat tidak masuk akal. Kinerja PT Pertamina dalam hal ini Arie H Sumarno selaku Direktur Utama Pertamina patut kita pertanyakan intregritasnya terhadap kondisi social ekonomi masyarakat. Terkesan nasib hidup masyarakat dipermainkan oleh Pertamina selaku operator energy nasional milik pemerintah. Diperlukan satu ketegasan dari Perintahan SBY-JK dalam mengatur distribusi energy nasional.

Dampak yang lain akibat carut marut kondisi energy nasional adalah ketidak mampuan PT PLN dalam memenuhi supply listrik ke masyarakat. Hampir disemua daerah terjadi pemadam bergilir. Hal ini jelas sangat memberatkan masyarakat karena listrik telah menjadi kebutuhan primer. Kebijakan Pemerintah untuk memindahkan hari kerja pada sector industri sangat menunjukan kebingungan pemerintah SBY-JK dalam melaksanakan kebijakan energy nasional.

Mafia dan Korupsi berkembang subur di sektor energy karena tidak pernah ada transparansi. Oleh karena itu kami Energy Watch yang merupakan  bagian kecil dari kehidupan berbangsa dan bernegara ini merasa terpanggil untuk menyikapi, dan menanggapi semua problematika carut marutnya energi dinegeri tercinta kita ini, dengan metode kajian, penelitian dan advokasi sebagi basis dasar perumusan konsep-konsep kerja  lembaga kami kedepan

Adapun dalam menjalankan kinerjanya, Energy Watch merumuskan pokok-pokok sebagai berikut :

  1. Memfasilitasi sosialisasi, penyadaran dan pengorganisasian masyarakat dibidang hak-hak warganegara atas energy nasional.
  2. Memfasilitasi penguatan kapasitas rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan energy.
  3. Mendorong inisiatif masyarakat untuk membongkar kasus-kasus penyimpangan kebijakan energy dan korupsi yang terjadi dan melaporkan pelakunya kepada penegak hukum serta ke masyarakat luas untuk diadili.
  4. Menggalang kampanye publik guna mendesakkan reformasi kebijakan energy nasional hukum, politik dan birokrasi yang kondusif bagi pemberantasan korupsi.

 

Hormat kami,

 

 

Mamit Setiawan

Direktur Eksekutif